Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara. Untuk mencapai kesepakatan bersama tersebut, terdapat kebijakan dalam melakukan proses perdagangan internasional. Umumnya Kebijakan Perdagangan Internasional dilandasi kepentingan politik dan ekonomi negara tersebut.
Pengertian Kebijakan Perdagangan Internasional adalah semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor.
Kebijakan Perdagangan Internasional
Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan oleh suatu negara. Namun kebijakan secara umum yang ada dalam perdagangan internasional, antara lain:
1. Kebijakan Perdagangan Bebas
Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antarnegara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang dimana suatu negara memiliki keunggulan komparatif.
2. Kebijakan Autarki
Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas.
3. Kebijakan Proteksi
Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dari persaingan-persaingan barang-barang impor.
4. Kebijakan Larangan Impor
Kebijakan impor adalah larangan melakukan impor untuk melakukan perdagangan dengan alasan tertentu. Adapun alasan tersebut yaitu impor barang menjadi turun, harga barang mengalami kenaikan yang tinggi, produksi barang makin meningkat dan jumlah barang menurun.
5. Kebijakan Larangan Ekspor
Kebijakan larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu keluar negeri. Hal ini disebabkan oleh produk tersebut hanya boleh digunakan pada negara tersebut. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
6. Kebijakan Kuota
Kebijakan Kuota adalah pembatasan terhadap kuota barang yang masuk dan keluar dari negara. Dalam konteks impor, kuota yang dimaksud adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Tujuan kebijakan ini adalah agar keberadaan barang menjadi seimbang.
7. Kebijakan Tarif dan Cukai
Kebijakan Tarif dan Cukai adalah penerapan tarif dan bea masuk terhadap produksi barang impor. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar.
8. Kebijakan Subsidi
Kebijakan subsidi merupakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi harga barang produksi. Kebijakan ini memberikan dampak harga barang tetap, produksi barang dalam negara meningkat, impor barang turun dan jumlah barang pada pasar tetap.
9. Kebijakan Dumping
Kebijakan Dumping adalah ekspor dengan menjual barang , jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.
10. Kebijakan Anti-Dumping
Kebijakan anti dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk terhadap barang dumping
11. Kebijakan Premi
Kebijakan premi adalah kebijakan yang memberikan premi atau sebuah bonus jika pelaku perdagangan internasional mencapai target penjualan dari pemerintah.
12. Kebijakan Diskriminasi Harga
Kebijakan diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar.
12 poin tentang kebijakan perdagangan internasional di atas bisa saja berlaku atau tidak pada suatu negara. Selain itu, setiap negara bisa saja memiliki kebijakan lain.
Namun, kebijakan perdagangan ini sangat penting, untuk membuat proses perdagangan menjadi lancar dan mengalami keseimbangan setiap tahunnya. Kebijakan juga menghindari supaya tidak ada barang yang masuk kedalam negara secara illegal, sehingga terbukti sangat aman.
12 Kebijakan Perdagangan Internasional – Lentera Bisnis
